Revisi UU TNI: Perluasan Peran Militer dalam Jabatan Sipil Picu Pro dan Kontra

Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) saat ini tengah membahas revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI). Revisi ini mencakup perluasan peran prajurit TNI aktif untuk menduduki jabatan di instansi sipil, yang sebelumnya terbatas pada 10 kementerian dan lembaga. Langkah ini memicu beragam tanggapan dari berbagai kalangan masyarakat.

Poin-Poin Utama Revisi:

1. Perluasan Jabatan Sipil untuk TNI Aktif: Revisi ini memungkinkan prajurit TNI aktif menduduki jabatan di instansi sipil tanpa harus pensiun atau mengundurkan diri. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan sinergi antara militer dan sipil dalam menghadapi tantangan nasional. KOMPAS.com
2. Penambahan Kewenangan TNI: Selain tugas pertahanan, TNI akan diberikan peran dalam penanganan narkoba dan keamanan siber. Penambahan ini bertujuan untuk memperkuat keamanan nasional di berbagai sektor. KOMPAS.com
3. Perpanjangan Usia Pensiun: Usia pensiun bagi prajurit TNI akan diperpanjang, memberikan kesempatan bagi perwira untuk berkontribusi lebih lama dalam dinas militer. KOMPAS.com

Tanggapan Publik:

Revisi ini menimbulkan pro dan kontra di masyarakat. Beberapa pihak khawatir bahwa perluasan peran militer dalam jabatan sipil dapat mengancam supremasi sipil dan mengingatkan pada era dwifungsi ABRI di masa lalu. Mahasiswa Papua, misalnya, menolak revisi ini dengan alasan bahwa hal tersebut dapat mengurangi peluang bagi lulusan sipil untuk menduduki jabatan strategis.

KOMPAS.com

Di sisi lain, pemerintah menegaskan bahwa revisi ini bukan atas permintaan Presiden Prabowo Subianto, melainkan merupakan inisiatif DPR untuk menyesuaikan dengan perkembangan zaman dan kebutuhan nasional.

iNews.ID

Kesimpulan:

Revisi UU TNI ini membawa perubahan signifikan dalam struktur dan peran TNI di Indonesia. Meskipun bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan responsivitas terhadap ancaman modern, penting bagi pemerintah dan DPR untuk mempertimbangkan masukan dari berbagai elemen masyarakat guna menjaga keseimbangan antara peran militer dan supremasi sipil dalam pemerintahan.